TEGAL, iNewsTegal.id - Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengadakan diskusi dengan HNSI Jawa Tengah untuk mengantisipasi dan mencegah potensi konflik antar nelayan asal Jawa Tengah dengan nelayan di daerah lain. Diskusi ini dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian menonjol pada tahun 2023, di mana nelayan Jawa Tengah terlibat konflik dengan nelayan di daerah lain, seperti di Kalimantan Selatan.
Konflik antar nelayan ini biasanya dipicu oleh perebutan wilayah tangkap, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan, dan miskomunikasi antar nelayan. Konflik ini tidak hanya merugikan para nelayan yang terlibat, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.
Oleh karena itu, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengambil langkah proaktif untuk mencegah terjadinya konflik antar nelayan di masa depan. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, H. Riswanto, di Kantor KUD Karya Mina Kota Tegal mengatan diskusi bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah konflik horizontal antar nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kanit II Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kompol Hadi Suryadinata, dan jajaran pengurus DPD HNSI Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa poin penting terkait potensi konflik antar nelayan, antara lain kurangnya pemahaman nelayan terkait Zona Penangkapan Ikan (ZPI).
Nah hal ini sering menyebabkan kapal ikan asal Jawa Tengah berdekatan dengan kapal nelayan lokal di sejumlah daerah saat melakukan penangkapan ikan.
Lalu perbedaan teknologi penangkapan ikan. Nelayan Jawa Tengah umumnya menggunakan teknologi yang lebih modern dibandingkan dengan nelayan lokal. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dan gesekan antar nelayan.
Kompol Hadi Suryadinata menyampaikan bahwa Ditpolair Baharkam Polri berkomitmen untuk mencegah terjadinya konflik antar nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan tentang peraturan perikanan dan cara menyelesaikan konflik secara damai.
H. Riswanto menyambut baik upaya Ditpolair Baharkam Polri dan menyatakan kesiapan HNSI Jawa Tengah untuk bekerja sama dalam mencegah konflik antar nelayan. H. Riswanto juga meminta Ditpolair Baharkam Polri untuk membantu nelayan Jawa Tengah dalam memahami ZPI dan meningkatkan akses mereka terhadap teknologi penangkapan ikan yang lebih modern.
Hasil pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk mencegah konflik antar nelayan di masa depan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan tentang peraturan perikanan dan cara menyelesaikan konflik secara damai.
Selain itu pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perikanan.
Serta Pembukaan jalur komunikasi yang efektif antara nelayan dari berbagai daerah untuk mempermudah koordinasi dan penyelesaian masalah.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
