Polres Tegal Gelar Pencanangan Zona Integritas WBK

SLAWI, iNews.id - Polres Tegal Jawa Tengah, menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di ruang prajagupta Polres Tegal, Rabu (23/3/2022). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal,  Widodo Joko Mulyono, Dandim 0712 Tegal yang diwakili Mayor Inf Slamet Muchadi, Kapolres Tegal, AKBP Arie Prasetya Syafa’at, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tegal, Bimo Budi Hartono, Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Eryusman, Ketua MUI Kabupaten Tegal diwakili Sekretaris, Safik, sejumlah toko masyarakat, tokoh akademisi, LSM, PJU Polres Tegal dan Kapolsek se Kabupaten Tegal.

Baca Juga

Pelaku Tawuran di Tegal Jadi Tersangka, 8 Diantaranya Berstatus Pelajar

Kapolres Tegal, AKBP Arie Prasetya Syafa’at, menyampaikan dalam upaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat, Polres Tegal akan merencanakan zona integritas yang ada untuk memenuhi pelayanan terbaik.

“Merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat,” ujar Arie Prasetya.

Sebelumnya, pada 2021 Polres Tegal telah mencanangkan hal itu, kemudian pada aspek penilaian ternyata masih ada kekurangan yang harus diperbaiki terutama masalah pelayanan sistem.

Baca Juga

Satreskrim Polres Tegal Kantongi Identitas Para Pelaku Pencurian Mesin ATM BRI Gumayun

"Salah satunya kita akan memperbaiki sstem pelayanan seperti SKCK itu terpisah dari pelayanan SPKT dan dalam waktu yang dekat kami akan melakukan pendataan ulang,” terang Kapolres. 

Arie menyebut encananya ruangan yang dipakai saat ini akan digunakan untuk pelayanan SKCK dalam pelayanan satu atap. “Namun, kita butuh proses sekitar 1 hingga 2 bulan untuk mendapatkan pelayanan satu atap itu,” jelasnya.

Polres Tegal juga akan selalu mereview sebagaimana manusia yang tetap memiliki keterbatasan. “Namun jaganlah khawatir, kita tetap bertekad untuk selalu memperbaiki dan berupaya agar hasilnya menjadi maksimal. Kita juga akan meningkatkan manajemen perubahan terutama mindset dan cara berfikir yang paham bahwa kita ini adalah palayan masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga

Waduh, Pelaku Penembakan di Kabupaten Tegal Ternyata Disuruh Orangtua Korban

Namun, hal itu bukanlah mudah didapatkan, oleh karenanya pihaknya terus berupaya menerima masukan dan saran khususnya tokoh agama agar pelayanan publik menjadi lebih baik

“Kami mohon bantuan partisipasi khususnya dari masyarakat serta tokoh agama bahwa kami selalu menerima masukan dan saran terhadap pelaksanaan pelayanan publik sehingga diharapkan Polres Tegal menjadi lebih baik,” tandas Arie.

Sekda Kabupaten Tegal,  Widodo Joko Mulyono mengapresiasi Kapolres Tegal beserta jajarannys yang  menginisiasi pelaksanaan program Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.

Baca Juga

AKP Vonny Farizky Jadi Kasat Reskrim Polres Tegal, ini Kata Kapolres

"Harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa pencanangan ini tidak sekedar simbolis, namun dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh personil kepolisian, untuk sepenuh hati memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat serta menghindarkan diri dari segala potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk praktik percaloan atau bahkan pungli dengan memungut atau mengutip uang dari masyarakat tanpa dasar hukum yang sah dan tidak disertai dengan tanda bukti penerimaan,” papar Joko. 

Joko berharap, seluruh jajaran Polres Tegal dapat senantiasa menjaga komitmen dan integritas demi mewujudkan tujuan yang mulia yakni WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK)

“Saya harap seluruh pihak yang hadir di sini dapat ikut memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta aktif dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polres Tegal,” ucapnya. 

Baca Juga

Cegah PMK Menular ke Manusia, ini Himbauan Polres Tegal untuk Konsumsi Daging Kurban

Sekda juga mengajak kepada yang hadir agar mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polres Tegal. "Dengan cara untuk saling menjaga diri dari perilaku menyimpang, berperilaku jujur, bertindak sesuai koridor perundang-undangan serta melaporkan kepada pimpinan bagian penegak disiplin dilingkungan Polri. "Apabila mendapati adanya indikasi yang menyimpang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian," ucapnya. 
 

Editor : Miftahudin