Imbas Dilarang Berjualan, PKL Bentangkan Spanduk Turunkan Wali Kota Tegal

"Hanya ada satu kata lawan!!, maju terus. Jangan melihat jumlah kita yang sedikit. Kita tidak akan gentar untuk mencari keadilan. Karena kalau jumlah kita banyak nanti dikata masa bayaran," tegasnya.

Pemkot Tegal, Kata Edi, jangan asal main gusur, harus ada tempat relokasi yang jelas. Buktinya, sudah 2 tahun para pedagang berhenti beraktivitas namun belum ditempatkan di tempat relokasi.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis masih diupayakan mengkonfirmasi ke Kasatpol PP Hartoto melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan respon.

Sebelumnya, sempat beredar surat yang ditandatangani Kasatpol PP Hartoto yang diberikan kepada para pedagang. Dalam surat itu, disebutkan Berdasarkan Peratuan perundang-Undangan sebaga berikut, Undang-Undang nomor 38 1ahun 2004 tentang Jalan; Undang-undang Nompr 22 tahun 2002 tentang Lalu Luintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008 tentang Pangaturan Pedagang Kaki Lima; Peraturan Daera Kota Tegal Namor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Peraturan Wali Kota Tegal Namor 1 tahun 2022 tentang Kawasan Pendestrian.

Dengan telah selesainya parayaan Hari Raya ldul Fitri 1443 H, bersama ini kami beritahukan bahwa aktivitas saudara berjualan di Kawsan Jl. Pancasila dan Alun-Alun Kota Tegal telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Untuk itu, dimohon agar saudara/pelaku usaha tidak melakukan aktivitas berjualan di kawasan tersebut. Kami memberikan waktu sampa dengan hari Senin, 16 Met 2022.

Selanjutnya, apabila sampai batas waktu yang ditentukan masih tetap melakukan aktivitas dagang, maka akan dilakukan penertiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Editor : Miftahudin