Pemkab Tegal sendiri telah menyiapkan berbagai program pendukung, seperti pelatihan, pendampingan legalitas usaha, pembentukan Klinik PBJP UMKM, hingga temu bisnis antara OPD dan pelaku UMKM.
Sementara itu, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menyampaikan bahwa e-katalog memberikan peluang besar bagi UMKM, dengan potensi pasar mencapai Rp480 triliun dari total belanja pemerintah. E-katalog versi terbaru dirancang menyerupai marketplace populer seperti Shopee dan Tokopedia, sehingga lebih ramah pengguna.
“Sekarang tinggal kemauan kita untuk belajar dan masuk ke pasar digital ini,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino Kurniawan, juga mengajak UMKM untuk tidak ragu memanfaatkan e-katalog versi 6, yang menurutnya lebih efektif dalam meminimalkan risiko korupsi dalam pengadaan.
“Sistem ini lebih bersih, transparan, dan menjadi bagian dari langkah menuju Indonesia yang lebih maju. Yang penting, kualitas produk tetap dijaga,” pesannya.
Ia menambahkan, sosialisasi ini bukan hanya membahas aturan baru, tapi juga menjadi langkah awal mengubah pola pikir dari sistem pengadaan yang konvensional menjadi lebih mudah, transparan, dan memberdayakan masyarakat lokal.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
