"Target kami, alokasi TPP sudah terealisasi dalam anggaran Tahun 2026. Karena dalam klausul Perbup yang diteken Pk Bupati sebelumnya, jelas bertentangan dengan hukum dan merugikan kami. Ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum " jelasnya.
Sementara itu, menanggapi aksi protes walkout dan tuntutan nakes ASN dari 38 Puskesmas Kepala Dinkes Brebes Ineke Tri Sulistyowaty mengatakan, keputusan penghapusan TPP tersebut diambil berdasarkan pertimbangan audit BPK dan keterbatasan APBD. Sebab, dalam rekomendasi audit BPK muncul larangan dobel anggaran terkait pemberian TPP karena sudah tergantikan dengan Jaspel Puskesmas.
"Regulasinya jelas melarang, untuk pemberian TPP dan jaspel sekaligus. Namun, kami tetap memberikan subsidi APBD bagi Puskesmas dengan pendapatan (kapitasi-red) yang masih rendah," tutupnya.
Editor : Miftahudin
