Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal 2027 Deadlock
Menurut Ilham, penentuan usulan UMK 2027 mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Masing-masing pihak memiliki pertimbangan dalam menentukan besaran usulan upah minimum.
Ilham menyebut, pembahasan lanjutan akan diupayakan menghasilkan kesepakatan, mengingat usulan UMK kabupaten/kota harus disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 23 November 2026.
“Makanya kita rapat hari ini untuk menentukan usulan besaran UMK Kota Tegal Tahun 2027. Karena besok harus dikirimkan ke gubernur, kita upayakan besok sidang lagi. Mudah-mudahan sudah ada keputusan,” ujarnya.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, yang membuka sidang pleno, meminta Dewan Pengupahan mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk biaya konsumsi sehari-hari, dalam pembahasan upah minimum.
Dedy Yon juga berharap UMK Kota Tegal 2027 dapat berada sedikit di atas Kabupaten Tegal dan melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah.
Editor: Rebecca